Women Talks

Focus Group Discussion Penyusunan Pedoman Akreditasi  Dan Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat

Awal tahun biasanya menjadi momentum dimana kita bersemangat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik, dan kebeulan bulan september ini bertepatan dengan bulan Muharram bulan pertama dalam Tahun Hijriah atau Tahun Baru Islam.

Berbicara mengenai perubahan ke arah yang lebih baik, pastinya semua orang menginginkan hidupnya berjalan ke arah yang lebih baik. Baik itu orang perseorangan atau lembaga pasti mempunyai visi dan misi untuk menjadikan dirinya jadi lebih baik.

Aku teringat Siang itu sebuah notifikasi terdengar dari smartphoneku, saat aku cek ternyata ini adalah notifikasi dari pesan masuk di durat elektroniku. Sebuah pesan yang setiap bulan aku terima dari Salah satu lembaga filantropi islam sebagai pengingat untuk sedekah awal tahun.

Sudah sekitar 3 tahun ini aku berkenalan dengan beberapa lembaga filantropi islam yang sangat concern terhadap pengelolaan zakat, infaq dan sedekah. Jujur aku suka terhadap program-program lembaga-lembaga ini karena ternyata mereka selalu berinovasi baik itu dalam hal mensosialisasikan program ZIS agar menumbuhkan kesadaran masyarakat, maupun dalam hal pengelolaan dana ZIS untuk mengentaskan kemiskinan umat serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa Lembaga yang sudah familiar buat aku adalah seperti Baznas, Dompet Dhuafa, Aksi Cepat Tanggap, dan masih ada beberapa lembaga filantropi islam lainnya yang juga sama kerennya. Lembaga-lembaga ini juga dikenal dengan sebutan Lembaga Pengelola Zakat, karena memang salah satu program utamanya adalah mengelola dana zakat untuk kemaslahatan umat.

Tapi dari sekian banyak lembaga pengelola zakat teman-teman pernah berpikir mengenai bagaimana pengawasan terhadap lembaga-lembaga pengelola zakat ini. Karena pastinya sedikit banyak ada kekhawatiran penyalahgunaan dana zakat dan lainnya.

Menjawab sedikit dari pertanyaanku ini pada tanggal 12 Sept 2018 aku berkesempatan mengikut Focus Group Discussion Penyusunan Pedoman Akreditasi Dan Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat yang diadakan oleh Dirjen BIMAS Islam RI.

Dalam acara hadir beberapa narasumber dari berbagai perwakilan lembaga pengelola zakat serta lembaga keuangan di Indonesia.

  1. Bapak Cecep M.H. perwakilan Dewan Ekonomi Keuangan Syariah Bank Indonesia
  2. Ust. Oni Syahroni Dewan Pengawas Syariah LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
  3. Drs. M. Ichwan, AK, MM, CA Perwakilan dari BAZNAS

Penyusunan Pedoman Akreditasi  Dan Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat

Dalam pembahasan Penyusunan Pedoman Akreditasi  Dan Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat masih banyak hal yang harus dirumuskan. karena ini berkaitan dengan banyak pihak dan terutama menyangkut kepentingan publik.

Pertama harus ditentukan terlebih dahulu Posisi dari Lembaga pengelola zakat ini, apakah sama dengan lembaga keuangan pada umumnya atau tidak, karna posisi LPZ akan berpengaruh pada apa yang nanti akan di audit.

Berdasarkan ketentuan dari Bank Indonesia :

  • Laporan Syariah dimulai bank syariah pada tahun 2006 dengan ketentuan PBI no. 7/15/PBI tentang Laporan DPS.
  • Diperbaharui dengan ketentuan BI no. 11/33/PBI tentang GCG dan SE 12/13/DPBS tentang GCG dalam bank syariah dan UUS. Dalam ketentuan ini diatur lengkap mengenai DPS dan tatacara pelaporan
  • Ketentuan Ini diperbaharui dengan ketentuan OJK tahun 2015 mengenai pemeriksaan/audit khusus syariah. OJK membentuk satuan khusus auditor syariah dalam departemen perbankan syariah

Indonesia sendiri berkomitmen penuh untuk menjadi pusat bagi berdirinya lembaga internasional yang bertugas dalam pengembangan dan implementasi standar pengelolaan zakat.

Salah satu Langkah yang sudah ditempuh Indonesia adalah Turut berpartisipasinya Indonesia dalam penandatanganan Zakat Core Principles pada World Humanitarian Summit of United Nations di Istanbul, Turki pada tanggal 23 Mei 2016 yang diwakili oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bpk. Hendar.

Zakat Core Principles merupakan kontribusi Indonesia terhadap pengembangan Islamic social finance dan standar pengaturan zakat yang lebih baik di dunia.

Dokumen tersebut memuat 18 prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu :

  1. hukum kelembagaan
  2. pengawasan
  3. governance
  4. manajemen risiko
  5. fungsi intermediasi
  6. shariah governance

Bank Indonesia tidak sendiri dalam hal penyusunan Zakat Core Principles tersebut, dalam hal ini Bank Indonesia bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IDB) dan delapan negara lainnya yang tergabung dalam international working group (IWG) untuk penyusunan Zakat Core Principles

Prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakat agar semakin efektif dalam memobilisasi dana sosial publik bagi peningkatan kesejahteraan umat di berbagai belahan dunia.

Untuk mendukung penerapannya di berbagai negara, prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat disusun dengan memperhatikan kondisi spesifik di masing-masing negara, mendorong pengelolaan yang lebih governance, akomodatif dan sejalan dengan kerangka peraturan yang terkait dengan sub-sektor keuangan syariah lainnya, serta mendukung konektivitas dengan sektor riil dan pembangunan modal manusia.

Draft Audit Syariat

Pada saat acara Focus Discussion dibahas beberapa kebijakan dalam Draft Audit Syariat yang saat ini masih dalam tahap penyusunan dan diharapkan bisa segera ditetapkan oleh Pak Menteri agar ada pedoman legal bagi proses ausit syariat Lembaga Pengelola Zakat.

Latar Belakang dari Penyusunan Draft Audit Syariat adalah dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Menteri Agama melakukan Audit Syariat terhadap laporan pelaksanaan Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan Lembaga Amil Zakat.

Audit Syariat sebagaimana dimaksud dilakukan secara komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel. Guna memastikan mekanisme Audit Syariat yang komprehensif, akurat, transparan, dan akuntabel, Menteri Agama perlu menerbitkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Audit Syariat.

Tujuan dari penyusunan Draft Audit Syariat, diantaranya:

  1. Sebagai pedoman kepatuhan syariat dalam menetapkan standar kepatuhan syariat dan pelaksanaan audit syariat pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
  2. Sebagai pedoman pelaksanaan audit syariat terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
  3. Menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariat;
  4. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariat dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
  5. Meningkatkan kepercayaan stakeholder (pemangku kepentingan) terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariat lembaga pengelola zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Salam Draft ini pun dituliskan mengenai jenis-jenis audit yang akan dilakukan serta syarat apa saja yang ditetapkan untuk badan atau perseorangan yang nanti akan ditunjuk menjadi Tim Audit.

Acara Focus Discussion ini masih akan berlanjut pada tanggal 17 September 2018 di Hotel Ashley, aku berharap draft yang sudah disusun bisa segera diresmikan agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam hal Akreditasi  Dan Audit Syariah Lembaga Pengelola Zakat

 

Leave a Reply

Follow Me on Instagram